MAKALAH IPS
PERISTIWA – PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI
INDONESIA PASACA PENGAKUAN KEADULATAN
KELOMPOK 2
YUSNI NOVRIANTI
AFRIANI
ANDI SAIFUL
HUSMIN
FAHMI
MTS N KASIPUTE
TAHUN PELAJARAN
2013/2014
DAFTAR ISI
BAB 1 : KATA PENGANTAR
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
BAB 2 : PERISTIWA – PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA
PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
A. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES KEMBALINYA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESATUAN
B. KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
C. PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955
D. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN
E. KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat.
Tujuan Penulisan :
1. Berbagai persoalan perekonomian pasca pengakuan kedaulatan …………
2. Ada beberapa langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi pasca pengakuan kedaulatan ……….?
3. Berbagai dampak politik, sesuai dengan UUD 1950. Pada masa penerapan Demokrasi Liberal dengan system cabinet parlementer …………. ?
4. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi beberapa penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945 termasuk kebijakan politik luar negeri ……….. ?
5. Berbagai permasalah di bidang perekonomian pasca pengakuan kedaulatan …….. ?
LATAR BELAKANG
Kelompok Unitaris artinya, kelompok pendukung Negara kesatuan republic Indonesia dan kelompok pendukung Negara Federal-Ris. Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah Konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949.
Bentuk Negara RIS bertentangan 17 Agustus 1945. Pembentukan Negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari Kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. Berbagai masalah dan kendala Politik, Ekonomi, Sosial dan sumber daya manusia dihadapai oleh Negara-Negara bagian RIS.
Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan program terbentuknya NKRI. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya bentuk RIS. Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Berbagai masalah yang dihadapai masyarakat Indonesia dalam perekonomian pasca pengakuan kedaulatan diantaranya :
1. Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi
2. Perkebunan dan instalasi-instalasi industry rusak
3. Jumlah penduduk meningkat lebih tajam
4. Utang Negara meningkat dan inflasi cukup tinggi
5. Defisit dalam perdagangan internasional
6. Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional
7. Rendahnya penanaman modal asing (PMA) akibat konflik Irian Barat
8. Terjadinya Disenfestasi yang tajam dalam tahun 1960-an.
BAB 2
PEMBAHASAN
A. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES KEMBALINYA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESATUAN
Bagian penting dari Keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun hanya “Setengah hati.” Hal ini terbukti dengan munculnya perbedaan dan pertentangan antarkelompok bangsa. Dua kekuatan besar yang saling berseberangan yaitu :
1. Kelompok unitaris, artinya kelompok pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. Kelompok pendukung Negara Federal-RIS
Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan Kontitusi RIS tahun 1949. Dalam Pemerintahan RIS jabatan Presiden dipegang oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Perlu diingat bahwa dalam Konstitusi RIS 1949 tidak mengenal jabatan wakil presiden.
Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memcah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk Negara RIS.
Pada akhirnya kelompok unitaris semakin memperoleh simpati. Berikut ini sejumlah factor yang mempengaruhi proses kembalinya Negara RIS menjadi NKRI.
1. Bentuk Negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Pembentukan Negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
3. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari colonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia
4. BErbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, social dan sumber daya manusia dihadap oleh Negara-negara bagian RIS
Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya RIS. Peristiwa in juga mendandai berakhirnya bentuk RIS. Indonesia kemabli menjadi Negara Kesatuan.
B. KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
Pasca Pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut :
1. Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi
Kondisi perekonomian Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih dikuasai oleh asing. Untuk itu para ekonom menggagas untuk mengubah struktur ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional. Salah satu tokoh ekonom itu adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha. Pengusaha yang bermodal lemah harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha. Pengusaha yang bermodal lemah harus diberi bantuan modal. Program ini dikenal dengan gerakan ekonomi Program Benteng. Tujuan untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Ternyata program Benteng mengalami kegagalan. Banyak pengusaha yang menyalahgunakan bantuan kredit untuk mencari keuntungan secara cepat.
2. Perkebunan dan instalasi-instalasi industry rusak
Akibat penjajahan dan perjuangan fisik, banyak sarana prasarana dan instalasi industri mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam bidang industry, kondisi ini mempengaruhi perekonomian nasional.
3. Jumlah penduduk meningkat cukup tajam
Pada pasca pengakuan kedaulatan, laju pertumbuhan pendudukan meningkat. Pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi 84,5 Juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor makanan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi.
4. Utang Negara meningkat dan inflasi cukup tinggi
Setelah pengakuan kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak stabil. Hal itu ditandai dengan meningkatnya utang Negara dan meningginya tingkat inflasi. Utang Indonesia meningkat karena Ir. Surachman (selaku Menteri Keuangan saat itu) mencari pinjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan Negara. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia meninggi karena saat itu barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 maret 1950. Sanering adalah kebijakan pemotongan uang. Uang yang bernilai Rp. 5,- ke atas berlaku setengahnya
5. Defisit dalam perdagangan insternasional
Perdagangan internasional Indonesia menurun. Hal ini disebablam Indonesia belum memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktifitas perkebunan telah merosot akibat berbagai kerusakan.
6. Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional
Pada awal pengakuan kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada merupakan milik Belanda. Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga Indonesia hanya tenga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadiskusuryo melakukan kebijakan Indonesianisasi. Kebijakan ini mendorong tumbuh dan kerkembangnya pengusaha swasta nasional. Langkahnya dengan mewajibkan perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga bangsa Indonesia.
7. Rendahnya penanaman modal asing (PMA) akibat konflik Irian Jaya
Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasinalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi asing mulai berkurang investasi asing tidak berminat menanamkan midalnya di Indonesia.
8. Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam tahun 1960-an.
Pada tahun 1960-an terjadi disinvestasi yang cukup tajam akibat konflik Irian Barat. Akibatnya kapasitas produksi menurun karena terjadi salah urus dalam perusahaan.
C. PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955
1. Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu Tahun 1955
Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 ada dua cirri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian Kabinet/Pemerintahan.
Setelah kembali ke bentuk Negara kesatuan, system demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya adalah cabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai politik diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh cabinet yang memerintah.
2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955
Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu dilaksanakan dalam bua tahap yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (Badan Pembentuk UUD).
Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI (57 wakil), Masyumi (57 wakil), NU (45 wakil), dan PKI (39 wakil).
Dari segi penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Akan tetapi, kampanye yang relative terlalu lama (2,5 tahun) dan bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama kecintaan yang berlebihan terhadap partai.
Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru untuk mengatasi kondisi Negara yang krtisi. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Dekrit ini dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
D. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN
1. Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden
Sistem Demokrasi liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik idiologis, konflik antarkelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik. Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Berikut ini isi Konsepsi Presiden.
a. Penerapan Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia sehingga system demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
b. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik
c. Segera dibentuk Dewan Nasional
2. Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya Dekrit Presiden 5 juli 1959
Dari pemilu tahun 1955 terbentuk dewan Konstituante. Badan ini bertugas menyusun UUD yang baru. Anggota Konstituante terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok islam dan kelompok Nasionalis, kedua kelompok tersebut sulit mencapai kata sepakat dalam pembahasan isi UUD.
Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu :
a. Pembubaran Konstituante;
b. Berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUD 1950;
c. Akan dibentuk MPRS dan DPAS
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keluarnya Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.
3. Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Seteah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan Politik dan ketatanegaraan di Indonesia.
4. Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak, yaitu :
a. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS
b. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan
c. Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam peraturan politik di Indonesia
d. Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin
e. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, maupun lembaga tinggi Negara lainnya.
E. KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin yang menggantikan system Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959-1965. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung kearah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin.
a. Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959
b. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden
c. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955
d. GBHN yang bersumber pada Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS.
e. Pengangkatan presiden seumur hidup.
Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan dirinya sebagai golongan yang Pancasilais. Kekuatan Politik pada Demokrasi Terpimpin terpusat ditangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya.
Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai unsure yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang member citra sebagai partai paling manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia.
Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan program-programnya secara revolusioner. Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.
2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin
Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan Negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin.
a. Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya Negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces) , yaitu Negara-negara kapitalis (Blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan Negara-negara komunis (Blok Nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking(Indonesia-Cina) dan Poros Jakarta-Pnom Phen-Hanoi-Peking-Pyongyang (Indonesia-Kamboja_Vietnam Utara-Cina-Korea Utara).
b. Konfrontasi dengan Malasyia
Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan Negara federasi Malasyia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunai, dan Sabah.
Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malasyia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malasyia memproklamasikan berdirinya Federasi Malasyia.
Menghadapi tindakan Malasyia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatic antara dua Negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya :
1. Pehebat ketahanan revolusi Indinesia, dan
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malasyia, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunai untuk memerdekakan dir dan menggagalkan Negara boneka Malasyia
Di tengah situasi konflik Indonesia-Malasyia, Malasyia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malasyia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malasyia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.
KESIMPULAN
Ø Pasca pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mengalami permasalahan ekonomi sangat kompleks. Misalnya inflasi tinggi, rusaknya infrastruktur, hutang Negara meningkat, deficit anggaran, rendahnya investasi, dan lain-lain sebagainya
Ø Langkah yang diambil pemerintahan Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi pasca pengakuan kedaulatan, antara lain kebijakan pemotongan uang, konsep ekonomi nasional, program gerakan benteng, kebijakan Indonesianisasi, dan lain-lain
Ø Dibidang politik, sesuai dengan isi UUDS 1950, maka Indonesia menrapkan Demokrasi Liberal dengan system cabinet parlementer. Akibatnya muncul banyak partai politik. Disisi lain system pemerintahan tidak stabil karena sering terjadi pergantian Kabinet. Beberapa Kabinet yang memerintah pada masa Demokrasi Liberal antara lain Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
Ø Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dua tahap, yaitu 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilu ini ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik.
Ø Konstituante yang diharapkan mampu menghasilkan UUD ternyata gagal, sehingga tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan MPRS dan DPAS. Keluarnya Dekrit Presiden menjadi tonggak lahirnya Demokrasi Terpimpin
Ø Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila, dan UUD 1945 termasuk kebijakan politik luar negeri. Pembubaran DPR hasil pemilu, pengangkatan presiden seumur hidup, terbentuknya poros Jakarta-Peking, konfrontasi dengan Malasyia, sampai keluarnya Indonesia dari Keanggotaan PBB merupakan sejumlah contoh penyimpangan tersebut.
SARAN
Ø Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan jiwa Bangsa Indonesia uang termaksud dalam Pancasila
Ø Perbedaan pendapat dalam suatu forum merupakan hal yang wajar dalam Negara demokrasi, namun jangan sampai hanya karena perbedaan tersebut kita menjadi terpecah belah.
Ø Berkaca dari masa lalu, setiap permasalahan hendaklah diselesaikan denga jalan musyawarah mufakat dengan asas kekeluargaan, bukan saling menjatuhkan.
DAFTAR PUSTAKA
· Sanusi Fattah
· Jono Trimanto
· Juli Waskito
· Mohamad Taukit Setyawan